Hoax PILKADA 2018

Hoax, Black Campaign

    Pesta demokrasi pemilihan bupati dan gubernur mulai di tabuh, proses urutan kegiatan cukup padat melelahkan pun dilalui hingga sampai pada isu-isu sensitif tentang banyaknya calon kepala daerah tertangkap oleh KPK. Spekulasi pengangkapan oleh KPK mengembang dalam pembicaraan masyarakat dan menjadi komuditi opini yang bisa saja menjadi senjata bagi lawan politik, tikdak hanya itu isu sekecil tentang perselinngkuhan hubungan istimewa dengan orang lain pun bisa menjadi senjata ampuh untuk membungkam calon kepala daerah.

    Meski pun undang undang ITE sudah disahkan dan memakan banyak korban, namun bisa dipastikan keseriusan undang-undang ini tidak akan mempan dalam melindungi calon kepala daerah. Hal ini tercermin dari kerasnya wanti-wanti pemerintah untuk masyarakat agar berhati-hati dalam penggunaan media sosial khususnya bagi PNS, begitu digulirkan ternyata sudah memakan korban PNS. Mengerti atau tidak yang jelas oknum PNS ini dengan sengajay mengupload fotonya dengan salah satu calon kepala daerah dengan tujuan hanya ingin viral di media sosial. Penting kiranya diketahui, karena terlahirnya UU ITE memiliki misi agar masyarakat tidak lagi terjerat pada masalah-masalah hukum akibat aktivitasnya di media sosial.

    Bukan mustahil lagi bila tahun 2018 disebut sebagai Tahun Politik karena terdapat 1.158 calon atau 579 pasangan calon (paslon) yang akan bertarung di 171 daerah tersebut, baik di level provinsi, maupun kabupaten/kota dari jumlah tersebut, 448 paslon diusung partai politik, 131 paslon berasal dari calon independen.

 Hoax

    Jumlah Penduduk Indoensia lebih dari 200 juta dengan perkiraan penduduk usia produktif sekitar 50 % nya merupakan sebuah potensi besar sebagai sasaran empuk hoax. Berita sesat hoax dalam kenyataannya masih menjadi berita yang terkadang menjadi barang menarik untuk diteruskan atau diberitakan ke media sosial meski pun dalam kenyataannya jelas-jelas berita bohong tersebut sudah pernah muncul sekian lamanya.
    Siapa yang diuntungkan dengan berita hoax tentunya hanya pengguna sosial yang menjadi sumber dari hoax tersebut. Pengguna media sosial di tahun politik ini haruslah mampu menjadi pengguna media sosial yang positif dalam menanggapi hoax yang muncul apalagi jika dilihat dari berita hoaxnya yang pernah muncul ternyata basi.

Black Campaign
    Black campaign di tahun politik ini bisa jadi masih diwarnai dengan kampanye terselubung di media sosial, bagi sebagaian kelompok masyarakat harus mewaspadainya. Apa yang perlu diwaspadai? Ada beberapa kelompok di masyarakat yang harus menjaga netralitas selama masa kegiatan pilkada, yang utama adalah masyarakat yang berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Tuntutan PNS untuk netral bisa jadi menjadi boomerang bagi PNS yang bersangkutan, karena bagaimana pun tindakan indisipliner PNS tentu terjadi oleh karena adanya laporan masyarakat. Apalagi media sosial untuk saat ini semakin mudah orang mengunggah entah disengaja atau tidak yang jelas dalam tempo tidak terlalu lama apa yang kita lakukan pasti ketahuan juga.