Sabtu, 16 April 2016

KAPAL SELAM JEPANG



Setelah Insiden Berdarah, 
Kapal Selam Jepang Akhirnya Masuki Australia


Ilustrasi: Kapal Selam Jepang Soryu Class
SYDNEY – Untuk pertama kalinya, kapal selam Jepang memasuki Pelabuhan Sydney sejak terjadi Perang Dunia II. Saat itu, terjadi insiden berdarah antara kedua angkatan laut yang menewaskan puluhan tentara Australia.
     Kapal selam bernama JS Hakuryu itu berlayar diiringi oleh dua kapal perang lainnya yaitu JS Umigiri serta JS Asayuki dan kapal angkatan laut Australia HMAS Ballarat sekira pukul 11 pagi, sebagaimana dikutip dari Daily Mail, Jumat (15/4/2016).
     Kedatangan kapal perang Jepang ke Pelabuhan Sydney adalah kejadian yang pertama kalinya sejak 1942. Selama ini diketahui, hubungan antara Jepang dan Australia sempat memanas. Tiga kapal selam mini Jepang menyelinap ke pelabuhan dan menyerang kapal Australia. Hal ini menyebabkan 21 pelaut Australia meninggal dunia.
     Kapal-kapal Jepang tersebut ikut ambil bagian dalam latihan perang Nichi Gou Trident dengan Angkatan Laut dan Angkatan Udara Australia yang diadakan 15-26 April 2016.Latihan yang telah dilakukan sejak 2009 merupakan kesempatan yang baik bagi kedua Jepang dan Australia untuk mengembangkan dan meningkatkan hubungan bilateral angkatan laut dengan melatih keterampilan maritim.
     Selain itu, kegiatan ini merupakan kesempatan emas bagi Jepang untuk memamerkan teknologi canggih kapal selam kelas Soryu mereka. Apalagi, Jepang diketahui tengah bersaing dengan Perancis dan Jerman untuk memenangkan kontrak sebesar USD50 miliar untuk membangun 12 kapal selam baru untuk Australia. Pengumuman pemenang kontrak akan dilakukan pada tahun ini oleh Pemerintah Australia.

sumber: news.okezone

Jumat, 08 April 2016

SANDERA ABU SAYYAF



RI Memantau 10 WNI 
Melalui Satelit
     
     Abu Sayyaf adalah salah satu kelompok separatis paling berbahaya. Diketahui beberapa anggotanya pernah belajar atau bekerja di Arab Saudi dan mengembangkan hubungan dengan mujahidin ketika bertempur dan berlatih di Afganistan dan Pakistan, yang kini disebut kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS). Saat ini kelompok tersebut tengah menyandera Warga Negara Indonesia (WNI) yang berjumlah tujuh orang, dari awal berjumlah 10 orang.
      Kesepuluh sandera itu adalah Peter B Tonson (kapten), Julian Philip, Mahmud, Suriansyah, Surianto, Wawan Saputra, Bayu Oktavianto, Reynaldi, Alvian Elvis Peti, serta Wendi Raknadian. Mereka sudah disandera setidaknya dua hari sebelum 26 Maret. Kelompok itu meminta tebusan 50 juta peso atau setara Rp 15 miliar. Dalam upaya pembebasan WNI, Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Mrasudi melakukan upaya perbincangan dengan negoisasi dengan negara Filipina. Bahkan dalam opsi ini Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyarankan agar terjalin dialog, agar seluruh WNI pulang dengan selamat.
"Opsi dialog tetap dilakukan, untuk menyelamatkan yang disandera," kata Jokowi usai menonton babak pertama final Bhayangkara di Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (3/4).
      Di tengah menjalin dialog dengan kelompok Abu Sayyaf, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyatakan, bahwa lokasi penyanderaan telah dikepung oleh pasukan militer Filipina. Namun Ryamizard mengatakan bahwa saat ini Indonesia dilarang untuk masuk ke lokasi tersebut. "Operasi militer di tangan Filipina, kami tidak boleh masuk. Iya lokasinya sudah dikepung oleh militer Filipina," singkat Ryamizard usai rapat di Kemenko Polhukam, Jakarta, Senin (4/4). Apa bila nantinya dialog berjalan buntu dan bangsa Indonesia tetap diminta uang tebusan, Ryamizard menegaskan bahwa Indonesia tidak akan mengeluarkan uang sama sekali. Namun, dirinya tetap mendepankan dialog dapat terjadi dengan baik.
      "Kelompok Abu Sayyaf itu bukan satu, dia bertebaran. Kelompok, kelompok dan kelompok. Kemudian kelompok yang di sana, kelompok yang kering, yang kurang makan, itu masalah perut lah kira-kira begitu," pokoknya yang jelas bukan uang negara, negara ini tidak mengeluarkan uang. Tidak mau" ujar Ryamizard di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta Pusat, Kamis (7/4).
Ryamizard beralasan tidak ingin mengeluarkan uang tebusan karena Indonesia tidak mau dianggap sebagai bangsa yang lemah lantaran diperas kelompok Abu Sayyaf. Tetapi saat ini pemerintah lebih memilih membebaskan 10 WNI yang disandera tersebut melalui jalur militer. Kata Ryamizard, pemerintah Filipina sudah menyiapkan pasukannya tiga batalyon untuk membantu membebaskan WNI yang tersisa. Bahkan Indonesia pun telah siap apa bila Filipina meminta bantuan. "Bukan siap lagi, lebih dari siap. Tapi kan, ada aturan kalau mau masuk wilayah itu (Filipina)," pungkasnya.
   Presiden Joko Widodo telah memantau perkembangan terakhir keberadaan 10 warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok Abu Sayyaf. Sudah diketahui di mana 10 WNI disandera. "Kita sudah tahu dari pantauan satelit atau orang-orang kita ada di mana, kita sudah tahu secara detail. Kita ada peralatan itu dan tahu mereka di mana tetapi kita menghormati pemerintah Filipina dan harapannya segera dibebaskan," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).
      Diterangkan Pramono, Presiden melalui Menteri Luar Negeri terus berkoordinasi dengan pemerintah Filipina. Kendati terus berkoordinasi, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Polri sudah siap jika suatu waktu Filipina meminta bantuan untuk membebaskan 10 WNI. "Kita masih menghormati konstitusi yang dimiliki Filipina tetapi TNI dan Polri sudah siap. Apalagi kemarin Polri maupun Panglima TNI sudah melaporkan," lanjutnya.
      Pramono belum bisa memastikan apakah tenggat waktu penebusan duit yang diminta Kelompok Abu Sayyaf jatuh pada hari ini atau masih terus berlanjut. Hal ini dikarenakan kelompok Abu Sayyaf tidak mengatakan secara langsung batasan waktunya.
"Sebenarnya informasi itu berkembang awal tapi kenyataannya masih berlangsung proses diplomasi baik dengan pemerintah Filipina dan mereka ada di depan untuk membebaskan warga negara kita," tandasnya.

sumber: merdeka.com

Kamis, 07 April 2016

RENCANA PANGKALAN KAPAL SELAM NATUNA



TNI Angkatan Laut Berencana Bangun 
Pangkalan Kapal Selam Di Natuna

TNI AL: KRI Nagabanda
     Angkatan Laut Indonesia berencana untuk membangun pangkalan kapal selam ketiga di Pulau Natuna Besar, pulau terbesar di gugusan Kepulauan Natuna di Laut Cina Selatan. Dipilihnya lokasi di Natuna berhubungan dengan semakin meningkatnya ketegangan di perairan tersebut.Pemilihan lokasi itu terungkap dalam transkrip pertemuan antara Panglima Tentara Nasional Indonesia Jenderal Gatot Nurmantyo dan Dewan Perwakilan Rakyat dari Komisi 1 bidang Pertahanan, Intelijen, dan Hubungan Luar Negeri yang berlangsung pada Februari 2016.

     Menurut transkrip, Pulau Natuna Besar dipilih karena kedekatannya dengan Laut Cina Selatan, daerah yang mendapat perhatian serius dari TNI-AL baru-baru ini dengan semakin agresifnya klaim Beijing terhadap perairan yang disinyalir kaya sumber minyak dan perikanan itu. Untuk mendanai pembangunan pangkalan kapal selam yang diusulkan, TNI-AL telah meminta kucuran anggaran sebesar 533 milyar Rupiah (US$ 40 juta) dari Komisi I dan Kementerian Pertahanan Indonesia. Sebagian dana yang diminta juga akan dialokasikan untuk upgrade dermaga TNI-AL di Sabang Mawang, yang terletak di pulau yang sama, sehingga dapat menampung penyebaran kapal perang yang lebih besar seperti fregat Perusak Kawal Rudal (PKR) SIGMA 10514.
     TNI-AL saat ini mengoperasikan dua kapal selam diesel elektrik Cakra class buatan Jerman yang berbasis di Surabaya. Angkatan Laut mengharapkan pengiriman tiga kapal selam Chang Bogo Type 209/1400 dari Korea Selatan yang akan ditempatkan di Palu, Sulawesi Tengah, di mana pangkalan kapal selam kedua saat ini sedang dibangun.
Pembangunan pangkalan kapal selam ketiga di Pulau Natuna kemungkinan sedang diusulkan dalam persiapan untuk menampung kapal selam tambahan.
Sumber: www.militerhankam.com


Rabu, 06 April 2016

PEMBAJAKAN KAPAL

Usaha Pembebasan 10 Sandera
Abu Sayyaf Filipina

      Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pasukan militer Filipina telah mengepung kelompok Abu Sayyaf. Luhut berharap, pengepungan tersebut dapat berimbas positif terhadap bebasnya 10 warga negara Indonesia yang disandera oleh kelompok tersebut. "Tiga batalion diturunkan (militer Filipina). Namun, itu urusan merekalah karena konstitusi dia bilang tidak boleh tentara asing masuk," ujar Luhut di kantornya, Selasa (5/4/2016).
     Pemerintah Indonesia, lanjut Luhut, juga akan mengirimkan dua perwira Pasukan Komando Khusus (Kopassus) untuk asistensi pergerakan militer Filipina. "Peran mereka memberikan asistensi karena kan yang disandera orang Indonesia. Banyak itu pasukan khusus kita yang profesional," ujar dia.
Peristiwa itu diawali saat kapal Tund Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 tengah membawa 7.000 ton batubara dari Sungai Puting di Kalimantan Selatan menuju Batangas kawasan Filipina Selatan. Kedua kapal itu diawaki 10 warga negara Indonesia. Karena membawa ribuan ton batubara, kecepatan mereka hanya 4 knot. Tiba-tiba, kapal itu dicegat dari sebelah kanan oleh orang tak dikenal bersenjata. Mereka pun dibawa ke Filipina.
     Kelompok Abu Sayyaf meminta tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp14,3 miliar. Kelompok itu beberapa kali menculik warga asing dan meminta tebusan, tetapi ini adalah kejadian pertama untuk WNI.
Berikut nama-nama WNI yang disandera:
1. Peter Tonsen Barahama asal Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, Batam.
2. Julian Philip, warga Kelurahan Sasaran, Kecamatan Tondang Utara, Kabupaten Minahasa.
3. Alvian Elvis Peti dari Kelurahan Kebon Bawang, Kecamatan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
4. Mahmud, warga Kelurahan Telaga Biru, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
5. Surian Syah asal Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kabupaten Kendari, Sulawesi Tenggara.
6. Surianto, Gilireng, Wajo, Sulawesi Selatan.
7. Wawan Saputra, Kelurahan Puncak Indah, Kecamatan Malili, Kota Palopo.
8. Bayu Oktavianto, Kelurahan Miliran Mendak, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah.
9. Rinaldi, Makassar, Sulawesi Selatan.
10. Wendi Raknadian asal Kelurahan Pasar Ambacang, Padang, Sumatera Barat.
Belakangan, perusahaan pemilik kapal dikabarkan akan memenuhi uang tebusan 50 juta peso atau sekitar Rp 14,3 miliar kepada kelompok Abu Sayyaf.

sumber: kompas.com